Jl. Pondok Kelapa Raya Blok G1 No. 4A Duren Sawit
+6221 22085079
info@kjaashadirekan.co.id

Akuntansi Pajak atas Asset Tak Berwujud (Amortisasi)

KJA Ashadi dan Rekan - Konsultan dan Training

Akuntansi Pajak atas Asset Tak Berwujud (Amortisasi)

akuntansi pajak

Asset tak berwujud menjadi salah satu pos yang diperhitungkan dalam penilaian sebuah perusahaan. Selain itu, ketidaktepatan dalam perlakuan akuntansi terhadap transaksi asset tak berwujud dapat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Pada perusahaan startup, investasi pada asset tak berwujud teknologi informasi menjadi strategi perusahaan untuk menciptakan kegiatan operasional menjadi lebih efektif dan efisien. Dalam PSAK 19 menyatakan asset tak berwujud (intangible assets) adalah asset tidak lancar dan tidak berbentuk yang memberikan hak keekonomian dan hukum kepada pemiliknya dan dalam laporan keuangan tidak dicakup secara terpisah dalam klasifikasi asset yang lain. Asset tak berwujud memiliki karakteritik yaitu tingkat ketidakpastian nilai dan manfaat di kemudian hari. Asset tak berwujud dapat berupa hak paten, hak cipta, waralaba (franchise), merek dagang dan goodwill.

Amortisasi

PSAK 19 menyatakan amortisasi yaitu alokasi sistematis jumlah tersusutkan asset tak berwujud selama umur manfaatnya. Untuk menetapkan besarnya biaya amortisasi yang dibebankan setiap periode dihitung dengan memperhatikan metode yang digunakan dalam amortisasi asset tak berwujud. Praktik akuntansi komersial menggunakan metode garis lurus.

Biaya Amortisasi = % tarif x Harga perolehan asset tak berwujud

Amortisasi Dalam Akuntansi Pajak

Amortisasi menurut akuntansi pajak berdasarkan pada pasal 11 A UU PPh menyebutkan bahwa amortisasi dilakukan terhadap pengeluaran untuk memperoleh harta tidak berwujud dan pengeluaran lainnya, termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai dan muhibah (goodwill) yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun yang digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.

Baca Juga: Apakah Warisan Merupakan Objek Pajak?

Periode, Metode Dan Tarif Amortisasi

Sebagaimana diatur dalam paragraf 97 PSAK 19 terlihat adanya klasifikasi asset tak berwujud berdasarkan periode amortisasi, yaitu :

  1. Asset tak berwujud dengan umur manfaat terbatas
  2. Asset tak berwujud dengan umur manfaat tidak terbatas

Sedangkan metode yang digunakan dalam amortisasi asset tak berwujud dalam akuntansi pajak adalah metode garis lurus dan metode saldo menurun. Untuk tujuan pajak dalam menghitung amortisasi asset tak berwujud, terlebih dahulu asset tersebut dikelompokkan sesuai dengan masa manfaatnya.

Baca Juga: Penyelesaian Sengketa Pajak

Saat Amortisasi dan Amortisasi Pada Akhir Masa Manfaat

Sesuai akuntansi perpajakan bahwa pada akhir masa manfaat, asset tak berwujud akan diamortisasi sekaligus. Khusus untuk amortisasi asset tak berwujud menggunakan metode saldo menurun. Terdapat beberapa ketentuan khusus dalam hal ini, yaitu sebagai berikut :

  • Pengeluaran untuk biaya pendirian dan biaya pengeluaran modal suatu perusahaan dibebankan pada tahun terjadinya pengeluaran atau diamortsasi sesuai ketentuan yang berlaku.
  • Amortisasi terhadap pengeluaran untuk memperoleh hak dan pengeluaran lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun di bidang penambangan minyak dan gas bumi dilakukan dengan menggunakan Metode Satuan Produksi.
  • Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak penambangan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun selain minyak dan gas bumi, hak penguasaan hutan dan hak penguasaan sumber alam, serta hasil alam lainnya, seperti hak penguasaan hasil laut, diamortisasi berdasarkan metode satuan produksi dengan jumlah paling tinggi 20% setahun.
  • Amortisasi atas pengeluaran yang dilakukan operasi komersial mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
  • Amortisasi terhadap goodwill.

Identifikasi Kegiatan Riset Dan Pengembangan

Menurut FASB Statement No.2 Tahun 1974, biaya penelitian dan pengembangan ini dibebankan sebagai biaya pada periode terjadinya atau dilakukan kapitalisasi dan dikelompokkan sebagai aset tak berwujud yang sangat bergantung pada berhasil atau tidaknya kegiatan penelitian dan pengembangan. Paragraf 51 PSAK 19 menyebutkan tentang penentuan apakah suatu aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal memenuhi syarat untuk diakui, untuk itu perusahaan mengelompokkan proses dihasilkannya aset tak berwujud menjadi 2 tahapan yaitu Tahapan penelitian atau tahap riset dan Tahapan pengembangan.

Secara khusus akuntansi pajak tidak mengatur bagaimana melakukan pencatatan, biaya penelitian dan pengembangan, tentu saja mengikuti aturan akuntansi komersial. Akan tetapi, mengacu pada Pasal 6 ayat (1) huruf f UU PPh bahwa penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia dapat dibebankan sebagai biaya dalam rangka menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak (PhKP).

Butuh Bantuan?

Jika perusahaan anda membutuhkan jasa konsultan pajak, KJA Ashadi dan rekan hadir untuk menjadi solusi dari permasalahan anda. Sebagai bagian dari perusahaan konsultasi BMG Consulting Group, KJA Ashadi dan Rekan telah didirikan di tahun 2015 dan telah mendapatkan izin dari Kementerian Keuangan KMK No. 84/KM.1/PPPK/2015. Di dalam menjalankan usahanya KJA Ashadi & Rekan memberikan pelayanan jasa konsultasi pada bidang akuntansi, perpajakan, manajemen dan training. Untuk konsultasi lebih lanjut anda dapat menguhubungi kami melalui whatsapp.

 

Penulis: I. Wayan Kawistara

Editor: Rafli

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *