Apa itu Agresivitas Pajak? Kewajiban yang dimiliki badan usaha atau perusahaan yang berada di Indonesia salah satunya adalah dengan membayarkan pajak sesuai dengan porsi dan aturan yang berlaku. Berbagai regulasi yang diberlakukan oleh negara ditujukan agar iklim bisnis berjalan adil dan mampu memberikan kontribusi pada pemasukan negara dari sektor pajak. Namun demikian seiring berjalannya waktu,…
Read more
Prinsip Restitusi PPN Restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penerapan PPN. Namun sebelum membahas lebih jauh mengenai restitusi PPN, perlu dipahami terlebih dahulu megenai konsep dasar PPN itu sendiri sebagai pajak konsumsi. Kata konsumsi dalam konteks PPN sebagai pajak konsumsi merujuk pada konsumsi pribadi (private consumption) yang dilakukan oleh konsumen…
Read more
Pengertian Pajak Negara dan Pajak Pemerintah Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1, Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Pajak digunakan sepenuhnya untuk keperluan negara bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Artikel ini akan menguraikan penjelasan…
Read more
Tata Cara Pemusatan Tempat Terutang PPN Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP) wajib melaporkan seluruh transaksi bisnisnya dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) setiap bulan. PKP yang memiliki banyak cabang bisnis tentua akan sangat kerepotan jika harus melaporkan SPT Masa PPN setiap bulan untuk setiap cabangnya. Untuk mengatasi persoalan…
Read more
Pembebasan PPN bagi Perwakilan Negara Asing & Badan Internasional Pemerintah Indonesia memberikan kemudahan perpajakan berupa pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) kepada perwakilan negara asing dan badan internasional serta pejabatnya. Fasilitas ini diberikan untuk menampung kemungkinan perjanjian dengan negara lain dalam bidang perdagangan dan investasi, konvensi internasional yang telah…
Read more
Kewajiban Pembukuan dan Pencatatan Wajib Pajak Tidak sedikit wajib pajak yang merasa bingung dengan konsep pembukuan dan pencatatan serta menentukan apakah mereka harus melakukan pembukuan atau pencatatan. Padahal, proses pembukuan dan pencatatan merupakan agenda utama dalam akuntansi komersial. Dari sisi pajak, pembukuan dan pencatatan ini juga menjadi elemen yang sangat krusial. Sebab, apa yang dibukukan…
Read more
Daftar Biaya-biaya Non Fiskal Wajib pajak badan yang menghitung penghasilan neto harus mengelompokkan mana penghasilan yang dikenakan tarif umum, tarif final, dan penghasilan yang bukan objek. Sebelum dikenakan tarif umum pajak penghasilan (PPh), penghasilan bruto selain penghasilan final dan bukan objek, harus dikurangi terlebih dahulu dengan biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan.Pada prinsipnya biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan…
Read more
Kredit Pajak sebagai Pengurang PPh Badan Terutang Pelunasan pajak dalam tahun pajak berjalan merupakan angsuran pembayaran pajak yang nantinya boleh diperhitungkan dengan cara mengkreditkan terhadap pajak penghasilan (PPh) yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan, kecuali untuk penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final. Dalam hal ini, wajib pajak dapat mengkreditkan pajak yang telah dipotong dan…
Read more
Mekanisme Pengkreditan PPh Luar Negeri Sebagai negara yang menerapkan worldwide income tax system, Indonesia mengenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh WPDN, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Untuk itu, pajak-pajak yang sudah dibayar di luar negeri juga dapat diperhitungkan dengan mekanisme tertentu. Saat ini, pelaksanaan pengkreditan PPh luar negeri diatur dalam…
Read more
Perhitungan Angsuran PPh untuk Wajib Pajak Baru Angsuran PPh Pasal 25 dibayarkan setiap bulan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya, dan dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Sebagai contoh, untuk masa pajak Januari 2019, maka angsuran PPh Pasal 25 disetor paling lambat tanggal 15 Februari 2019 dan dilaporkan paling lambat…
Read more
