Jl. Pondok Kelapa Raya Blok G1 No. 4A Duren Sawit
+6221 22085079
info@kjaashadirekan.co.id

Soal Pembiayaan SDG’s, Ini Rekomendasi Perpajakan OECD

KJA Ashadi dan Rekan - Konsultan dan Training

Soal Pembiayaan SDG’s, Ini Rekomendasi Perpajakan OECD

pajak dan konsultan pajak

JAKARTA – Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) merilis laporan terbaru terkait dengan masa depan pembiayaan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dengan adanya pandemi Covid-19.

Director Co-operation Development OECD Jorge Moreira da Silva mengatakan OECD menyoroti dampak pandemi pada kemampuan negara dalam memastikan tersedianya sumber pembiayaan untuk mencapai target Sustainable Development Goals (SDG`s) pada 2030.

“Negara berkembang masih harus menghadapi tantangan terburuk dengan prospek pertumbuhan ekonomi pada level terendah sejak Perang Dunia II,” katanya dalam peluncuran laporan¬†Global Outlook on Financing Sustainable Development, Senin (9/11/2020).

Jorge da Silva menyebutkan opsi pembiayaan untuk mendukung agenda pembangunan berkelanjutan harus diperluas. Menurutnya, sudah banyak inovasi pembiayaan di banyak negara dengan menerbitkan utang yang secara khusus digunakan untuk penanganan pandemi seperti Covid-19 bond.

Sementara itu, pada aspek kebijakan penerimaan negara perlu ada aspek yang perlu diperhatikan untuk menjamin tersedia sumber setoran domestik sebagai biaya melakukan pembangunan berkelanjutan.

Baca Juga: DJP Kirim Email Blast ke Wajib Pajak, Anda Dapat Juga?

Laporan tersebut menegaskan kebijakan dan kerja sama perpajakan harus terus ditingkatkan untuk mengamankan penerimaan dan mengatasi masalah penghindaran dan penggelapan pajak.

Untuk itu, dia menyebutkan, otoritas fiskal wajib melakukan evaluasi atas pemberian insentif untuk menjamin kebijakan relaksasi yang disalurkan tepat sasaran membantu masyarakat. Selain itu, pada masa pandemi pemerintah tidak disarankan untuk melakukan mobilisasi penerimaan.

Pada masa pemulihan ekonomi, sambung Jorge da Silva, rekomendasi kebijakan perpajakan yang dilakukan adalah dengan melakukan investasi jangka panjang untuk memperkuat kemampuan pemerintah mengumpulkan penerimaan dalam jangka panjang.

Baca Juga: Akuntansi Pajak atas Asset Tak Berwujud (Amortisasi)

Laporan tersebut menerangkan pandemi menjadi momentum untuk melakukan perbaikan dan pembaruan administrasi pajak dalam berbagai proses bisnis.

“Untuk kebijakan pengumpulan penerimaan domestik setiap US$1 yang diinvestasikan pada peningkatan kapasitas maka dalam jangka panjang akan mampu untuk menghasilkan US$70 dalam bentuk penerimaan pajak,” imbuh Jorge dan Silva. (Bsi)

 

Sumber: DDTC News

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *